Jakarta, oegopost.id – Peraih Nobel sekaligus pelopor kecerdasan buatan, Geoffrey Hinton, kembali menyampaikan peringatan serius tentang perkembangan AI yang melaju sangat cepat. Ia menilai dunia belum menyiapkan sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, ia mendesak semua pihak untuk segera bertindak.
Selain itu, Hinton melihat banyak negara masih tertinggal dalam merumuskan aturan. Akibatnya, teknologi AI berkembang lebih cepat daripada regulasinya.
AI Harus Dikendalikan dengan Regulasi
Hinton menegaskan bahwa AI membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas. Ia mengibaratkan AI seperti kendaraan berkecepatan tinggi tanpa kemudi. Tanpa kontrol, teknologi ini bisa keluar jalur dan membahayakan banyak orang.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun aturan yang mampu mengarahkan penggunaan AI. Di sisi lain, perusahaan teknologi juga harus mematuhi standar keamanan yang ketat. Dengan demikian, AI bisa memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko besar.
Nilai Ekonomi AI Terus Melonjak
Sementara itu, laporan dari UNCTAD menunjukkan pertumbuhan industri AI yang sangat pesat. Nilai pasar AI terus meningkat dan diperkirakan melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian, pertumbuhan ini tidak otomatis membawa pemerataan. Justru sebaliknya, perkembangan AI cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ketimpangan Global Semakin Terlihat
Menurut Pedro Manuel Moreno, hanya segelintir negara dan perusahaan yang menguasai teknologi AI. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antarnegara.
Selain itu, Sekjen International Telecommunication Union, Doreen Bogdan-Martin, menegaskan bahwa negara maju mengadopsi AI jauh lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Oleh karena itu, banyak negara hanya menjadi pengguna, bukan pencipta teknologi.
Risiko AI terhadap Transparansi dan Keadilan
Di samping itu, para ahli menyoroti berbagai risiko yang muncul dari penggunaan AI. Mereka menemukan adanya bias algoritma, kurangnya transparansi, serta dominasi data oleh perusahaan besar. Karena itu, mereka mendorong penerapan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan langkah tersebut, masyarakat bisa mengawasi penggunaan AI secara lebih efektif.
Ancaman Nyata bagi Demokrasi
Lebih lanjut, jurnalis sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Maria Ressa, menilai AI dapat melemahkan sistem demokrasi. Ia melihat teknologi ini mampu mempercepat penyebaran informasi palsu.
Akibatnya, publik semakin sulit membedakan fakta dan manipulasi. Bahkan, kondisi ini dapat merusak kepercayaan terhadap media dan lembaga hukum. Pada akhirnya, situasi tersebut membuka peluang bagi meningkatnya praktik korupsi.
PBB Dorong Kolaborasi Global
Sebagai respons, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar forum global untuk membahas tata kelola AI. Forum ini akan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Selain itu, utusan khusus PBB untuk teknologi, Amandeep Gill, menekankan pentingnya kolaborasi internasional. Ia mengajak semua pihak untuk menyusun kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah.
Dengan kerja sama tersebut, dunia dapat mengarahkan perkembangan AI ke arah yang lebih aman, adil, dan bermanfaat bagi semua.***
