JAKARTA, oegopost.id – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berdasarkan laporan Kompas.com pada Rabu (18/11/2026), gugatan baru dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026 ini menyasar Pasal 169 huruf q yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Pemohon uji materi tersebut bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub. Dalam berkas permohonannya yang tercatat di laman resmi MK, pemohon meminta majelis hakim konstitusi mengubah ketentuan syarat usia minimal kandidat presiden dan wakil presiden agar dapat mengakomodasi warga negara berusia paling rendah 19 tahun.
Saat ini, Pasal 169 huruf q UU Pemilu menetapkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun, atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Melalui petitumnya, pemohon mengusulkan tambahan opsi baru dalam pasal tersebut bagi kandidat berusia 19 tahun dengan syarat kriteria kualitatif tertentu.
Alasan Pemohon Ajukan Perubahan Batas Usia
Pemohon menilai pembatasan usia yang berlaku saat ini berpotensi menghalangi warga negara muda yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pemerintahan nasional. Dalam dalil berkas perkaranya yang di kutip Kompas.com, pemohon menyebut batasan usia tunggal dapat mengesampingkan individu yang sesungguhnya mampu memimpin.
Pemohon juga mengaitkan aturan usia minimal tersebut dengan prinsip persamaan hak dalam konstitusi. Menurut pandangan pemohon dalam berkas gugatannya, Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Selain itu, pemohon menyoroti Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda agar proses regenerasi kepemimpinan nasional tidak terhambat.
Rincian Rumusan Baru dalam Petitum Gugatan
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemohon mendorong MK memberikan pemaknaan konstitusional baru yang menggabungkan syarat usia dengan standar kecakapan personal. Pemohon meminta majelis hakim menyisipkan kriteria integritas dan kapasitas intelektual sebagai pengganti syarat pengalaman menjabat hasil pemilu bagi kandidat berusia 19 tahun.
Dalam rincian petitumnya, pemohon merumuskan usulan bunyi Pasal 169 huruf q agar mensyaratkan kandidat berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah maupun sedang menduduki jabatan hasil pemilu termasuk pilkada, atau berusia paling rendah 19 tahun dengan syarat cakap dalam kejujuran, amanah, cerdas, serta mampu menyampaikan ide dalam sebuah gagasan.
Pemohon turut mencantumkan keterangan dalam rumusan tersebut bahwa kriteria ini dapat menjadi bahan pertimbangan presiden saat mengusulkan calon wakil presiden dan melengkapi persyaratan kepada pimpinan MPR sebagaimana merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU MD3. Hingga kini, permohonan uji materi tersebut menunggu jadwal tahapan persidangan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi.(ar)









