JAKARTA, oegopost.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan tidak akan memanggil Gibran Rakabuming Raka dalam sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dalam agenda Media Session DKPP di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Menurut Heddy Lugito, dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang tengah diproses tidak memiliki kaitan langsung dengan Gibran. Dalam tahapan pemilu, posisi Gibran murni berstatus sebagai peserta yang mengajukan pendaftaran, bukan pihak penyelenggara yang diadukan.
Heddy menjelaskan bahwa fokus utama persidangan ini menyasar tata cara penyelenggara pemilu saat memproses berkas pencalonan. “Yang diadukan kan bukan soal Gibran, tapi bagaimana KPU memproses pencalonan itu. Kalau peserta pemilu itu kan cuma mendaftar, yang memproses KPU sama Bawaslu,” ujar Heddy kepada awak media.
Kementerian dan Penyelenggara Pemilu Jadi Fokus Pemeriksaan
Meskipun tidak memanggil Gibran, DKPP melihat adanya keterkaitan dengan pihak kementerian terkait. Heddy menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam perkara ini karena kementerian tersebut merupakan institusi yang menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan.
Sementara itu, pihak yang duduk sebagai teradu dalam sidang etik ini adalah jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang bertugas pada Pilpres 2024. Kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus mempertanggungjawabkan proses verifikasi dan pengawasan administrasi yang mereka jalankan.
Untuk menggali fakta persidangan secara menyeluruh, DKPP berencana menghadirkan berbagai pihak terkait beserta para saksi. Heddy memastikan majelis sidang akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pengadu maupun saksi yang dihadirkan oleh pihak teradu dari unsur KPU dan Bawaslu.
Kronologi Aduan dan Jadwal Sidang Perdana
Perkara dugaan pelanggaran etik ini bergulir setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan catatan DKPP, terdapat lima laporan pengaduan yang masuk secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026.
Dua laporan pertama masuk pada 8 dan 9 Oktober 2026 dengan nomor registrasi 038/01-08/SET-02/X/2026 dan 039/01-08/SET-02/X/2026. Selanjutnya, DKPP kembali menerima dua pengaduan pada 13 Oktober 2026 bernomor 042/02-12/SET-02/X/2026 dan 044/02-13/SET/X/2026, serta satu laporan terakhir pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.
Dari kelima laporan tersebut, DKPP melakukan proses verifikasi administrasi sebelum membawa perkara ke meja sidang. Pada 6 November 2026, DKPP menyatakan satu aduan dengan nomor 044/02-13/SET-02/X/2026 berstatus belum memenuhi syarat (BMS) secara administrasi.
Empat laporan lainnya lolos verifikasi dan siap memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. DKPP menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran etik pencalonan wakil presiden ini akan berlangsung pada Senin, 23 November 2026 mendatang.(ar)









