Jambi, oegopost.id – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang kompeten memajukan daerah hingga tingkat kecamatan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Camat Se-Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/09/2026).
Al Haris meminta para camat menguasai seluruh persoalan wilayah dan mengelolanya dengan bijak. Menurutnya, pejabat kecamatan harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata.
Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah Hadapi Tantangan Strategis
Rakor ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik profesional. Seluruh camat dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri forum strategis ini.
Acara bertolak dari kebutuhan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kecamatan. Langkah ini bertujuan mempercepat implementasi program serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Al Haris menekankan bahwa camat memegang fungsi sentral sebagai pembina kades dan perangkat desa. Selain itu, camat menjadi fasilitator penyelesaian masalah sekaligus penggerak kolaborasi lintas sektor.
Dalam arahannya, ia menyoroti ketimpangan ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer. Kualitas sumber daya manusia dan masalah degradasi lingkungan juga menjadi fokus perhatian.
Di sisi lain, publik menuntut digitalisasi pelayanan dasar secara cepat dan transparan. Camat harus cepat beradaptasi di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.
Selain menjalankan pembangunan, camat wajib siaga menghadapi bencana karhutla dan potensi konflik sosial. Sinergi di lapangan menjadi kunci agar roda pemerintahan terus berjalan stabil.
Strategi Implementasi Kebijakan Kecamatan Selaras Visi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan. Strategi tersebut selaras dengan program prioritas Asta Cita dan Jambi Mantap.
Fokus utama mencakup peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Pemerintah juga memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Selanjutnya, pemerintah daerah memacu percepatan digitalisasi layanan publik hingga pelosok kecamatan. Camat bertugas mendampingi pelaku usaha lokal demi mendongkrak perekonomian warga.
Integrasi program kecamatan dengan program unggulan provinsi terus berjalan secara intensif. Monitoring berkala memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Penyelenggara Dra. Luthpiah menyampaikan kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi hal mutlak agar tata kelola berjalan akuntabel.
Melalui rakor ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang kuat akan melahirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi prima.(ar)
