Sungai Penuh, oegopost.id – Kehadiran Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. dalam Bimtek BPD se-Kota Sungai Penuh mendadak memicu kontroversi panas di tengah masyarakat. Publik kini mulai mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dalam mengarahkan pembangunan di wilayahnya sendiri.
Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) memboyong puluhan BPD dan perangkat desa ke Grand Hotel Jambi pada 23–26 September 2026. Momen tersebut dimanfaatkan Maulana untuk memamerkan praktik baik pembangunan berbasis partisipasi publik melalui program Kampung Bahagia.
Sorotan tajam masyarakat muncul karena jajaran pengawas desa Sungai Penuh justru harus menimba ilmu dari orang nomor satu di Kota Jambi. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa Pemkot Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Alfin belum memiliki formula pembangunan yang ideal.
Sejumlah pihak menilai Pemkot Sungai Penuh terkesan membiarkan perangkat desanya mencari kiblat pembangunan ke luar daerah. Ketidakmampuan menghadirkan inovasi lokal yang konkret memperkuat tuduhan bahwa roda pemerintahan Alfin sedang berjalan lambat.
Namun, beberapa pengamat pemerintahan menilai langkah BPD Sungai Penuh menyerap ilmu dari luar daerah merupakan hal yang lumrah. Pihak penyelenggara Bimtek murni mengundang Maulana kapasitasnya sebagai praktisi yang dinilai sukses menggerakkan warga perkotaan.
Meskipun demikian, narasi kegagalan pemerintahan Alfin tetap menjadi buah bibir yang tidak terelakkan di masyarakat bawah. Publik menganggap Pemkot Sungai Penuh gagal menciptakan iklim pembangunan mandiri yang bisa membanggakan para pengurus desanya.
Tuntutan Bukti Nyata Dan Evaluasi Total Kinerja BPD Sungai Penuh
Maulana memaparkan keberhasilan program Kampung Bahagia yang sanggup merangkul 1.650 RT di Kota Jambi secara swadaya. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah akan lumpuh total tanpa adanya kepercayaan dan ruang gerak bagi warga.
Kondisi tersebut menjadi ujian berat bagi BPD dan perangkat desa se-Kota Sungai Penuh sekembalinya mereka dari hotel mewah. Warga menuntut agar anggaran Bimtek yang fantastis itu tidak menguap begitu saja tanpa hasil nyata di lapangan.
Isu-isu krusial seperti sampah yang menumpuk, PAD yang seret, hingga stagnasi pariwisata Sungai Penuh menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. BPD harus mampu membuktikan fungsi pengawasannya agar tidak melanggengkan anggapan bahwa pemerintahan daerah telah gagal.
Kepemimpinan Wali Kota Alfin kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat yang mendesak adanya perubahan signifikan. Hasil dari Bimtek di Jambi ini bakal menjadi tolok ukur nyata apakah pembangunan Sungai Penuh mampu bangkit atau justru makin tertinggal.(ar)
