Jambi, oegopost.id – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. membongkar praktik baik pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang selama ini kerap terabaikan di tingkat desa. Ia menyampaikan sindiran halus namun menohok itu saat menutup Bimtek BPD se-Kota Sungai Penuh di Grand Hotel Jambi, Jumat (25/9/2026).
Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) menggelar acara yang memboyong jajaran BPD dan perangkat desa Sungai Penuh ini pada 23–26 September 2026. Di hadapan para pejabat desa, Maulana blak-blakan menyoroti pola pembangunan yang acap kali mengabaikan peran warga.
Maulana menyentil ketergantungan BPD pada anggaran tanpa mau melibatkan warga secara aktif di lapangan. Ia memamerkan program Kampung Bahagia milik Pemkot Jambi yang sukses menggerakkan warga di 1.650 RT.
Pemerintah Kota Jambi membuktikan bahwa masyarakat sanggup memegang kendali mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Ia menegaskan bahwa gotong royong warga jauh lebih sakti daripada sekadar mengandalkan dana proyek.
Maulana mengingatkan BPD agar tidak ragu memberikan kepercayaan dan ruang gerak bagi warga desa. Penggerak pembangunan sejatinya berada di tangan tokoh pemuda, perempuan, adat, hingga ketua RT setempat.
Ia membeberkan kunci sukses menggaet simpati warga yang selama ini sering terabaikan oleh pemerintah desa. BPD harus mampu merangkul tokoh-tokoh kunci ketimbang bekerja sendiri tanpa arah yang jelas.
Kebijakan Pembangunan Jangan Asal Tiru Dan Harus Menyesuaikan Kondisi Daerah
Maulana mengkritik keras kebiasaan pejabat yang suka meniru kebijakan daerah lain tanpa melihat realita di lapangan. Kondisi geografis, jumlah penduduk, dan karakter warga harus menjadi pijakan utama sebelum menformulasikan aturan.
Kota Jambi sendiri terus memutar otak untuk mengatasi ledakan penduduk melalui penataan layanan dasar secara ketat. Pemerintah fokus memberahi pasokan air bersih, ketahanan pangan, hingga masalah persampahan yang krusial.
Strategi tersebut terbukti ampuh mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Jambi hingga menembus 5,44 persen pada triwulan I 2026. Angka fantastis ini menjadi tamparan bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya masih melambat.
Maulana menuntut BPD Sungai Penuh agar tidak hanya menjadikan Bimtek ini sebagai agenda seremonial belaka. Fungsi pengawasan BPD atas Dana Desa harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah.
Para peserta Bimtek sempat terpojok saat mendiskusikan bobroknya pengelolaan sampah hingga rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga mencecar persoalan lambatnya pengembangan pariwisata yang tak kunjung memberikan hasil optimal.
Keberhasilan suatu daerah melesat naik bukanlah panggung perseorangan milik pejabat atau pemerintah semata. Kerja sama dan partisipasi aktif rakyat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.(ar)
