JAKARTA, oegopost.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kediaman Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Langkah tegas ini berkaitan langsung dengan pengusutan kasus dugaan makar dalam skandal penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan aktivitas penyidikan di lokasi tersebut. Tim penyidik menyisir ruangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) karena menduga rumah itu berfungsi sebagai pusat kendali operasi.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang di gunakan sebagai posko oleh EH,” kata Susatyo saat memberikan keterangan resmi kepada media.
Meski demikian, Susatyo masih menahan detail temuan barang bukti dari kediaman mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tersebut. Pihak kepolisian berjanji akan membuka seluruh hasil penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara ini melalui konferensi pers resmi dalam waktu dekat.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan
Penggeledahan di Cipete merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal yang sebelumnya di tangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka utama dalam skandal intelijen ilegal ini.
Keempat tersangka tersebut mencakup mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Selain itu, penyidik menjerat mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi bersama Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Para tersangka tidak hanya meretas komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Jaringan ini juga menyadap percakapan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, pengurus organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, penyidik menerapkan pasal berlapis sesuai peran masing-masing tersangka. Penyidik menggunakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Penyidik juga menjerat para pelaku menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE atas penghilangan data elektronik yang berisiko hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, kepolisian menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai akses ilegal dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun kurungan, serta Pasal 20 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan.
Penyelidikan Unsur Makar dan Sanksi Pemecatan
Kepolisian memisahkan penyidikan kasus peretasan digital dengan dugaan tindak pidana makar. Dittipidum Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi khusus untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pemufakatan jahat yang mengancam kedaulatan pemerintahan.
Penyidik mendalami keterkaitan antara operasi penyadapan di posko Cipete dengan rencana gerakan makar secara bersama-sama. Pembuktian unsur pidana keamanan negara ini berjalan paralel dengan pemberkasan perkara siber.
Di sisi lain, institusi Polri telah menjatuhkan sanksi etik berat terhadap para perwira yang terlibat. Sidang komisi kode etik memutus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Kedua jenderal bintang dua tersebut menolak putusan pemecatan dan resmi mengajukan upaya banding. Proses banding etik ini berjalan beriringan dengan penyidikan pidana yang terus bergulir di Bareskrim Polri.(ar)









