Jambi, oegopost.id – Pengelolaan sampah Kota Jambi kini tidak lagi hanya bertumpu pada urusan teknis. Sebaliknya, persoalan ini berkembang menjadi tantangan sosial yang menuntut perubahan perilaku masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.
Peneliti Pusat Studi Strategi Politik dan Resiliensi Pemerintahan (PSGR) Universitas Jambi, Riri Maria Fatriani, S.Sos., M.Si., menilai pemerintah kota memang telah melakukan banyak pembenahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada respons dan kesadaran masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti bahwa kesenjangan antara kebijakan dan perilaku warga masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi.
Pemerintah Kota Jambi telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem persampahan. Pertama, pemerintah menutup TPS liar yang selama ini menimbulkan persoalan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga menegakkan aturan melalui operasi penindakan terhadap pelanggaran kebersihan.
Tidak hanya itu, Pemkot Jambi juga membangun depo sampah modern dan merancang pengolahan sampah menjadi energi listrik dalam jangka panjang.
Dengan demikian, pemerintah menunjukkan perubahan pendekatan dari sekadar pengangkutan menjadi pengelolaan yang lebih terstruktur.
Lebih lanjut, Riri menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan sampah sebagai bagian penting dari tata kelola kota.
Jarak antara Kebijakan dan Perilaku Warga Masih Terlihat
Meskipun berbagai kebijakan sudah berjalan, Riri melihat masih ada jarak yang cukup jelas antara sistem yang dibangun pemerintah dan perilaku masyarakat di lapangan. Akibatnya, implementasi kebijakan belum berjalan optimal.
Di satu sisi, pemerintah terus memperkuat sistem. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat masih menganggap kebersihan sebagai tanggung jawab penuh pemerintah.
Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Riri menegaskan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah membutuhkan proses adaptasi sosial yang tidak singkat.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan sering memicu reaksi di masyarakat ketika tidak disertai pemahaman yang cukup.
Misalnya, penutupan TPS liar kerap menimbulkan keluhan di lapangan. Namun demikian, hal itu terjadi bukan karena penolakan terhadap kebersihan, melainkan karena kurangnya komunikasi yang efektif.
Dengan kata lain, perubahan sistem perlu diiringi edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Riri menekankan bahwa sumber utama sampah berasal dari aktivitas rumah tangga sehari-hari. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa warga perlu terlibat langsung dalam proses pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah sejak dari rumah. Dengan demikian, beban sistem tidak hanya bertumpu pada pemerintah.
Jika masyarakat tidak berubah, maka sistem apa pun akan kembali menghadapi masalah yang sama.
Edukasi dan Komunikasi Jadi Kunci Utama
Untuk menjawab tantangan tersebut, PSGR Universitas Jambi mendorong penguatan edukasi lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal, pendekatan satu arah, atau spanduk imbauan.
Sebaliknya, pemerintah perlu memperluas komunikasi publik yang melibatkan banyak elemen. RT, sekolah, tokoh agama, komunitas lingkungan, hingga kelompok masyarakat perlu ikut berperan aktif.
Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena langsung menyentuh perilaku sehari-hari warga.
Riri menegaskan bahwa pengelolaan sampah Kota Jambi hanya akan berhasil jika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama. Dengan kata lain, kebijakan tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan sosial.
Karena itu, ia mendorong agar perubahan tidak hanya terjadi di level pemerintah, tetapi juga tumbuh di tingkat rumah tangga. Mulai dari rumah, pasar, sekolah, hingga tempat ibadah, perubahan harus berjalan konsisten.
Dengan demikian, budaya bersih dapat terbentuk secara alami di tengah masyarakat.(ar)
