Batanghari, oegopost.id – Program merek kolektif koperasi Batanghari kini mulai bergerak lebih cepat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggandeng Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk membantu koperasi desa memiliki identitas produk yang kuat dan terlindungi secara hukum.
Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Bupati Batanghari pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, Kanwil Kemenkum Jambi fokus mendata koperasi aktif yang memiliki produk unggulan dan siap masuk tahap pendaftaran merek.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi Diana Yuli Astuti hadir langsung bersama Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Amat Djoemadi dan tim KI. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Asisten II Batanghari H. Isah, Kepala Bidang Koperasi Idrus, serta Kepala Bagian Hukum Safri.
Koperasi Perlu Identitas Produk
Kanwil Kemenkum Jambi menilai banyak produk koperasi di Batanghari punya kualitas yang baik. Namun, sebagian produk belum memiliki identitas resmi yang membedakannya dari produk lain di pasaran.
Karena itu, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong koperasi segera mendaftarkan merek kolektif. Langkah ini membantu koperasi menjaga nama produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.
Tim juga memetakan koperasi yang aktif memproduksi barang unggulan. Setelah itu, pemerintah akan menentukan koperasi prioritas untuk mendapat pendampingan pendaftaran merek.
Pendampingan berjalan secara bertahap agar koperasi memahami proses administrasi dan manfaat perlindungan Kekayaan Intelektual.
Dorong Produk Lokal Lebih Kompetitif
Diana Yuli Astuti mengatakan merek kolektif bukan sekadar nama atau logo. Menurutnya, merek menjadi identitas penting yang bisa meningkatkan nilai jual produk koperasi.
“Produk lokal perlu identitas yang kuat agar lebih mudah dikenal dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, perlindungan merek juga membantu koperasi memperluas pemasaran. Produk yang memiliki legalitas biasanya lebih mudah masuk ke pasar modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Selain itu, koperasi bisa membangun branding bersama melalui merek kolektif. Cara ini membuat produk lokal tampil lebih profesional dan punya daya saing lebih baik.
Kanwil Kemenkum Jambi juga ingin mendorong UMKM desa naik kelas. Karena itu, program perlindungan merek akan terus berjalan secara berkelanjutan.
Pemda Batanghari Siap Dukung
Pemerintah Kabupaten Batanghari menyambut positif program tersebut. Pemda menilai percepatan merek kolektif dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah daerah juga siap membantu pendataan koperasi dan produk unggulan yang layak masuk program prioritas.
Kerja sama antara Kanwil Kemenkum Jambi dan Pemkab Batanghari diharapkan mampu membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Tidak hanya dari sisi pemasaran, tetapi juga dari sisi legalitas dan perlindungan usaha.
Banyak produk lokal Batanghari sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, pelaku usaha masih membutuhkan dukungan dalam penguatan merek dan pengembangan pasar.
Karena itu, program ini menjadi langkah penting untuk membuka peluang usaha yang lebih luas bagi koperasi desa.
Perkuat Ekonomi Berbasis KI
Kanwil Kemenkum Jambi terus mendorong penguatan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual di daerah. Melalui perlindungan merek, koperasi bisa menjaga identitas produknya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha.
Program percepatan merek kolektif juga memberi peluang bagi koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kualitas branding produk.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Jambi berharap semakin banyak koperasi dan UMKM di Batanghari yang memiliki merek resmi. Dengan begitu, produk lokal bisa tampil lebih percaya diri dan bersaing di pasar yang lebih besar.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.(ar)
