Sungai Penuh, oegopost.id – Sorotan publik mengarah tajam pada kinerja SKPD Sungai Penuh setelah warga berbondong-bondong mengadukan masalah infrastruktur dasar langsung ke Rumah Dinas Wali Kota. Gelombang kedatangan tokoh masyarakat ini membuktikan macetnya fungsi dinas teknis dalam menyerap keluhan warga di tingkat bawah.
Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., terpaksa turun tangan langsung memimpin audiensi teknis yang semestinya tuntas di meja dinas terkait. Kondisi ini memperlihatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersikap pasif dan lamban merespons persoalan riil di lapangan.
Audiensi pertama bergulir pada Senin (28/9/2026) saat Wali Kota Alfin menerima pemuka adat Dusun Baru dan Dusun Empih. Pertemuan tersebut dihadiri Depati Bertigo Permanti Bertigo dan Mangku Depati, Ninik Mamak Singarapi Dusun Empih, serta Orang Tua Lima dan Datuk Singarapi Putih Sungai Penuh.
Para tokoh adat terpaksa menembus rumah dinas kepala daerah hanya demi memperjuangkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Kantor Luhah Dusun Baru. Mereka juga menyuarakan kebuntuan penataan trotoar, Taman Tanah Mendapo, Palang Loket Ayu, hingga pengaspalan Jalan Lorong SMP Negeri 8.
Persoalan fasilitas lingkungan warga semestinya menjadi tugas rutin dinas teknis tanpa harus menunggu perintah langsung wali kota. Alfin akhirnya menjanjikan perbaikan Jalan Lorong SMP Negeri 8 tuntas pada 2026, sedangkan usulan fasilitas lain baru terakomodasi pada anggaran 2027.
Aspirasi Warga Pondok Tinggi Tembus Pintu Rumah Dinas
Pemandangan serupa terulang pada Kamis (8/10/2026) ketika rombongan tokoh masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi kembali mendatangi rumah dinas wali kota. Wali Kota Alfin didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menyambut delegasi yang terdiri dari anggota DPRD, Lembaga Adat, BKMT, dan para kepala desa.
Para tokoh membawa tumpukan usulan vital akibat minimnya gerak cepat dinas terkait dalam membenahi akses transportasi warga. Usulan mendesak tersebut meliputi Jalan Bandar Panjang menuju Kumun Debai serta Jalan Bandar Bangko di belakang AMIK.
Warga bahkan harus mengemis perhatian pemerintah daerah agar dinas membangun jalan usaha tani di kawasan Pematang Gantung. Mereka juga menuntut pengaspalan jalan Sungai Ranpuh, jalan Sungai Jeruan, serta pembangunan Balai Adat Pondok Tinggi yang tak kunjung terealisasi.
Wali Kota Alfin merespons keluhan warga dengan memastikan peningkatan Jalan Bandar menuju jembatan layang segera dikerjakan dalam waktu dekat. Ia juga menjanjikan penanganan khusus untuk akses jalan Sungai Ranpuh dan Sungai Jeruan demi mendukung roda ekonomi warga.
Pemerintah Daerah Perlu Evaluasi Total Pejabat Dinas Pasif
Rentetan audiensi warga membuktikan jajaran kepala SKPD gagal memfungsikan saluran Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi yang efektif. Kepala dinas terkait terkesan menunggu arahan pimpinan alih-alih aktif memetakan persoalan jalan lingkungan dan sarana adat.
Ketergantungan masyarakat pada campur tangan langsung kepala daerah memperlihatkan rapuhnya manajemen birokrasi di tingkat satuan kerja teknis. Wali Kota Alfin memikul beban teknis lapangan yang semestinya menjadi tanggung jawab penuh para pembantunya di kabinet.
Masyarakat mendesak Wali Kota Alfin dan Wawako Azhar Hamzah segera mengevaluasi total pejabat dinas yang miskin inisiatif lapangan. Para kepala SKPD harus keluar dari zona nyaman ruang kerja ber-AC untuk memeriksa kondisi jalan dan fasilitas warga secara langsung.
Ketegasan pimpinan daerah membenahi mentalitas aparatur dinas menjadi kunci penentu agar perencanaan pembangunan tidak berjalan di tempat. Pemerintah Kota Sungai Penuh wajib menuntut kesigapan jajaran SKPD agar masyarakat tidak terus-menerus membanjiri rumah dinas wali kota.(ar)
